BENTUK KERJA SAMA DALAM BISNIS

BENTUK KERJA SAMA DALAM BISNIS

1. Definisi Kerjasama dalam Bisnis

Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Atau juga kerjasama dapat diartikan sebagai sebuah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih supaya dapat mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama.

Biasanya di dalam suatu perusahaan atau juga lembaga-lembaga kerjasama tim sudah menjadi suatu kebutuhan supaya bisa mewujudkan keberhasilan di dalam mencapai tujuan. Kerjasama sebuah tim yang akan menjadi suatu dorongan sebagai energi ataupun motivasi bagi setiap individu yang juga tergabung di dalam sebuah tim kerja. Bila kerjasama tim dapat berjalan secara baik, maka suatu kelancaran di dalam berkomunikasi ataupun rasa bertanggung jawab kepada setiap individu yang ada di dalam sebuah tim kerja akan dapat terbentuk.

2. Macam-macam Bentuk Kerjasama

● Merger
Merger  atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.
Di pandang dari segi ekonomi, ada dua jenis merger, yaitu merger horizontal dan merger vertikal.

Merger horizontal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing – masing kegiatan bisnis ( produksinya ) berbeda satu sama lain sehingga yang satu dengan yang lain nya merupakan kelanjutan dari masing – masing produk. Contoh PT A mengusahakan kapas, bergabung dengan PT C yang mengusahakan kain dan seterusnya. Dengan demikian tujuan kerjasama disini adalah menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi di mana PT B  akan mempergunakan produk PT A dan PT C akan mempergunakan produk PT B dan seterusnya.

Merger  vertikal adalah penggabungan satu atau beberapa  perusahaan yang masing – masing kegiatan bisnis berbeda satu sama lain, namun tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. Misal nya badan usaha perhotelan, bergabung dengan badan usaha perbankan, perasuransian sehingga di sini terlihat adanya diversifikasi usaha dalam suatu penggabungan badan usaha.
Di pandang dari aspek hukum, bentuk kerjasama ini hanya dapat dilakukan pada badan usaha dengan status badan hukum ( dalam hal ini perseroan terbatas ).

● Konsolidasi
Antara konsolidasi dan merger sering kali dipersamakan sehingga dalam praktik kedua istilah ini sering di pertukarkan dan dianggap sama artinya, namun sebenarnya terdapat perbedaan pengertian antara konsolidasi dan merger.

Dalam merger penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak membuat badan usaha yang bergabung menjadi lenyap, sedangkan konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru, oleh kerena itu, konsolidasi ini sering kali di sebut dengan peleburan.

● Joint Venture
Joint venture secara umum dapat di artikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan di sini adalah kesepakatan yang di dasari atau suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Jadi menurut Amirizal joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata – mata berdasarkan suatu perjanjian belaka ( contractueel ).
Subjek dari joint venture dapat di bagi menjadi dua jenis kerjasama yaitu :
1.       Antara orang atau badan hukum RI dengan orang atau badan hukum RI
2.       Antara orang atau badan hukum RI dengan orang atau badan hukum asing/lembaga internasional.

● Waralaba
Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah franchise sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
       Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
       Kriteria tertentu yang dimaksudkan adalah syarat mutlak untuk adanya waralaba, kriteria tersebut adalah :

1.       Memiliki ciri khas usaha
Artinya suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas di maksud. Misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan dsb.

2.       Terbukti sudah memberikan keuntungan
Maksudnya bahwa usaha tersebut berdasarkan pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 ( lima ) tahun dan telah mempunyai kiat – kiat bisnis untuk mengatasi masalah – masalah dalam perjalanan usahanya, terbukti masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
3.       Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yag dibuat secara tertulis.
Dimaksud dengan standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis adalah  supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama ( standard operational procedure ).
4.       Mudah diajarkan dan di aplikasikan
Maksudnya usaha tersebut mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajeman yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.
5.       Adanya dukungan yang berkesinambungan
 yaitu dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus – menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi
6.       Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar
Adalah HKI yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah di daftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

● Bentuk badan usaha Grabb dan Uber
Usaha Grab merupakan salah satu jasa angkutan umum yang saat ini memiliki status badan usaha berupa koperasi, yang memudahkan pengguna dalam mengakses jasa rental mobil melalui aplikasi yang bernama Grab. Secara yuridis, Grab juga telah mengantongi persyaratan ketentuan suatu badan nusaha, yang termaktub pada UU Nomor 22/2009 tentang jasa angkutan umum. Maka dengan ini, usaha Grabcar telah resmi berdiri sebagai badan usaha yang sah secara hukum dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Usaha Grabcar dan Uber mendapatkan banyak komentar dari masyarakat, terutama pengusaha taksi resmi dan angkutan umum lainnya. Karena memang, secara kesahan usaha, keduanya belum memenuhi persyaratan dan merugikan negara. Apabila bentuk usaha ini tidak dilegalkan,maka tidak ada pajak yang diterima oleh negara sabagai timbal balik operasionalnya. Namun, pada tahun 2015 yang lalu, keduanya sepakat melegalkan usahanya sebagai bentuk badan usaha koperasi yang berbasis pemanfaatan teknologi untuk menjangkau banyak konsumen di Indonesia
Sumber: DataKata 15 maret 2016 dan CNN 17 Maret 2018
 
diskusi dalam kelas

1.       Yusli 160321100017
“Bagaimana contoh-contoh bentuk kerjasama?”
Jawab:
a.       Horizontal = 2 perusahaan roti yang bekrja sama
b.      Vertikal = perusahaan perhotelan dengan advertensi
c.       Konsolidasi= perusahaan A dan Bergabung menjadi C
2.       M. Diky Firmansyah 160321100072
“Apa saja faktor penghambat kerjasama?”
Jawab:
a.       Ketidak cocokan
b.      Tidak dapat saling mengerti
3.       Siti Aminatus Sa’diah 160321100055
“Apakah pernah penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan kerjasama  antara 2 perusahaan yang melakukan kerjasama?

KREDIT DAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN

KREDIT DAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN

1. Jenis Kredit Dan Dasar Dasar Pemberian Kredit 

A. Jenis-jenis kredit:

a.      Dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk periode yang lebih lama.

2. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b.      Dilihat dari segi tujuan kredit

1. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif misalnya pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, pembelian tanah.

3. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjuala barang dagangn tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya kredit untuk peternakan ayam.

2. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Misalnya kredit untuk perkebunan karet, manufaktur atau kredit konsumtif seperti pembangunan perumahan.

d. Segi Jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1. Kredit Pertanian

Merupakan kredit untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2. Kredit peternakan

Merupakan kredit jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan sapi.

3. Kredit industri

Merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

4. Kredit pertambangan

Merupakan kredit untuk membiayai jenis usaha pertambangan seperti tambang emas, minyak, atau timah yang memiliki jangka waktu panjang.

5. Kredit pendidikan

Merupakan kredit untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

6. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan untuk para profesional seperti dokter, dosen, atau pengacara.

7. Kredit perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai perumahan.

B. Dasar-dasar pembrerian Kredit

a. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang  pekerjaan maupun latar belakang yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan keluarga, atau hobi, dan status sosial untuk

mengetahui kemampuan membayar calon nasabah.

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Condition

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari pinjam uang pada hakikatnya dapat di golongkan ke dalam dua kelompok yaitu:

a.       Merupakan  “satu” perjanjian sifatnya “konsensuil”.

b.      Dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat “konsensuil” dan “satu”.

Sedangkan pengertian perjanjian kredit menurut beberapa tokoh yang mengemukakan yaitu:

1.      Winds Cheid yang mengatakan adalah perjanjian yang syarat tangguh dan pemenuhannya tergantung pada peminjam yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itU (Pasal 1253 KUH perdana)

2.      Gaudiket mengemukakan yaitu perjanjian pinjam uang yang bersifat konsensuil dan obligotaia, perjanjan ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai sesuai dengan Pasal 1338 KUH perdana.

Ada juga yang mengatakan perjanjian kredit itu adalah prjanjian standart, dalam Undang-Undang perdana 1767 yang model-model perjanjian kredit terdapat “rasio” yang menyimpang dari ajaran umum KUH pedana. Sedangkan perjanjian kredit adalah sarana untuk mendapat kredit, penerima kredir terikat pada syarat-syarat tertentu.

3. Pengikatan dan Perjanjian Kredit

     A. Jaminan

Jaminan arti secara luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil seperti : bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan.  Berdasarkan sifat dan wujudnya benda menurut hukum dapat dibedakan atas benda bergerak  dan benda tidak bergerak. Sementara benda bergerak terbagi menjadi  bernda berwujud dan Tidak Berwujud. Berwujud artinya sifatnya sendiri menggolongkannya kedalam golongan itu yaitu segala barang yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya barang-barang inventaris kantor, kendaraan bermotor dan sebagainya. Sedangkan Tidak Berwujud adalah karena Undang-Undang menggolongkannya kedalam golongan itu, misalnya cek, wesel, saham, obligasi dan tagihan.

A.    Jaminan kebendaaan

Mengenai pengikatan jaminan, penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak akan menentukan jenis lembaga jaminan/pengikatan jaminan mana yang dapat dibebankan atas benda jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan. Sifat perjanjian jaminan adalah accessoir, yaitu tergantung pada perjanjian pokoknya.

Pemberian jaminan dari Debitur kepada Kreditur menimbulkan 2 (dua) sifat hak jaminan yang dikenal secara umum, yaitu:

a.    Hak jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, tanpa memberikan hak saling mendahului (konkuren)  antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya.

b.    Hak jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, dengan memberikan hak mendahului dari kreditur lainnya, sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privillege (preferent).

B.    Benda Tetap/Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak adalah suatu benda atau barang yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan secara fisik, yaitu misalnya tanah dan bangunan, pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya, pohon dan tanaman ladang, mesin yang melekat pada tanah dimana mesin tersebut berada, kapal laut serta kapal terbang.

a.   Tanah Yang Dapat Dijadikan Jaminan

Menurut pasal 4 Undang-undang No.4 tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah  (“UUHT”) Tanah yang dapat dijadikan jaminan adalah:

·      Tanah Hak Milik

·      Tanah Hak Guna Usaha (“HGU”)

·      Tanah Hak Guna Bangunan (“HGB”)

·      Tanah Hak Pakai atas tanah Negara

Pengikatan jaminan atas tanah hak tersebut di atas adalah dengan Akta  Pembebanan Hak Tanggungan (“APHT”) yang meliputi pula seluruh bangunan dan tanaman yang berada diatasnya dan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan.  Hanya apabila benar-benar diperlukan yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT dapat dipergunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (“SKMHT”) yang harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan.  Undang-undang mengatur bahwa SKMHT juga dapat dipergunakan dalam hal hak atas tanah belum bersertifikat serta khusus untuk pemberian kredit program.

C.   Benda bergerak

Benda bergerak adalah barang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan, yaitu misalnya kendaraan bermotor, deposito, barang-persediaan (inventory), barang-barang inventaris kantor, mesin, hewan ternak, tagihan, hak tagih atas klaim asuransi, dan sebagainya.

D.   Jaminan non kebendaan

Selain jaminan kebendaan, jaminan lain yang dapat diterima sebagai jaminan kredit adalah jaminan non kebendaan, yaitu Penanggungan. Sesuai Pasal 1820 KUH Perdata Penanggungan adalah suatu persetujuan pihak ketiga guna kepentingan Kreditur mengikatkan diri untuk membayar utang Debitur bila Debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan penanggungan biasanya diberikan dalam bentuk :

·        Jaminan Perorangan

·        Jaminan Perusahaan

·        Bank Garansi

·        Standby Letter Of Credit (“SBLC”)

2.3.2.    Pengikat jaminan

A.    Hak tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut setiap benda yang merupakan bagian dan kesatuannya, untuk pelunasan suatu utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan/preferent kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur lain. Hak Tanggungan diatur dalam UUHT.  Adapun ciri-ciri hak tanggungan yaitu :

a.    Memberikan kedudukan diutamakan (preferent) kepada Krediturnya;

b.    Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada (droit de suite);

c.    Memenuhi asas spesialitas dan publisitas;

d.    Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya;

e.    Tidak dapat dibagi-bagi

f.     Bersifat accessoir/merupakan ikatan pada perjanjian pokok yakni perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang-piutang.

B.    SKMHT

SKMHT merupakan akta yang bersifat pemberian kuasa oleh pemilik tanah/bangunan kepada Kreditur untuk melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah/bangunan yang dijadikan jaminan utang. Pada dasarnya SKMHT bukanlah pengikatan jaminan, tetapi hanya sekedar kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan dan karenanya Kreditur belum mendapatkan hak-hak yang seluasnya.

C.   Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang Kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang Debitur atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si-Kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada Kreditur lainnya. Dasar Hukum pada Pasal 1150 sampai dengan  pasal 1160 KUH Perdata.

Syarat Gadai meliputi : Barang yang digadaikan harus berada dalam penguasaan fisik Penerima Gadai atau orang lain yang ditunjuk oleh pemegang/penerima gadai, namun tidak boleh meliputi hak untuk memakai barang tersebut dengan ancaman batal demi hukum.

D.   Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri tetap berada dalam tangan si-Debitur, dengan kesepakatan bahwa Kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada Debitur bilamana hutangnya telah dibayar lunas.

E.    Hipotek

Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang diperoleh oleh penagih untuk mengambil  penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan dan yang dianggap sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkannya kepada pemilik benda tersebut.  Hipotek menyebabkan penagih mempunyai hak pembayaran uang yang didahulukan dari pada pelunasan atau pembayaran hutang orang lain.

Syarat Hipotek yaitu :

a.    Atas benda tetap

b.    Dengan akta Notaris

c.    Didaftarkan di Kantor Balik Nama (Kodester)

F.    Penanggungan

Penanggungan adalah suatu persetujuan pihak ketiga guna kepentingan Kreditur mengikatkan diri untuk membayar utang Debitur bila Debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan penanggungan biasanya diberikan dalam bentuk: Jaminan Perorangan, Jaminan Perusahaan, Bank Garansi, SBLC. Adapun Dasar Hukum pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata

Macam-macam Perjanjian Jaminan Kebendaan

Pengertian perjanjian jaminan kebendaan adalah perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang bertujuan untuk menjaminkan dan menyediakannya bagi pemenuhan kewajiban seoarang dibitur. Dalam hokum jaminan kebendaan apabila benda objek jaminan beralih kepada kreditur (menjadi milik kreditur) maka perkjanjian jaminan tersebut batal demi hokum (Pasal 1154 KUH pedana bagi gadai, Pasal 1178 ayat (1) KUH perdana bagi hipotik, Pasal 12 UUHT bagi hak tanggungan, Pasal UU No. 2 Tahun 1999 bagi fiducia), sehingga dengan jelas bahwa dalam hokum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda objek jaminan kepada kreditur. Jaminan kebbendaan merupakan hak mutlak (absolute) atas suatu benda yang menjadi onjek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji.Ketentuan KUH perdana dalam Pasal 1133 yang menyatakan (hak istimewa yang didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferen kepada kreditur pemegang.

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan dibagi menjadi dua (2), yaitu:

a.    Jaminan dengan benda berwujud (materiil)

Benda berwujud dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi: hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. 

b.    Jaminan dengan benda tidak berwujud (imateriil)

Benda/barang tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga.

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan. Asas-asas itu meliputi :

1.      Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;

2.       Asas konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan

disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945.

3.      Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR;

4.      Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu:

1.      Di dalam Buku II KUH Perdata dan

2.      Di luar Buku II KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan hukum jaminan, yang masih berlaku dalam KUH Perdata, adalah gadai (Pasal 1150 KUH Perdata sampai Pasal 1161 KUH Perdata) dan Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata). 

Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUHPerdata merupakan ketentua- ketentuan hukum yang tersebar di luar KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan hukum itu, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

            3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan

5. Buku III tentang van Zaaken (hukum benda) NBW Belanda.

2.4.1. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa

“Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jaminan materil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan

2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Menurut hukum, benda dapat dibedakan dengan berbagai cara, terdapat di dalam Pasal 503, 504, 505 KUH Perdata, yaitu:

1. Benda bergerak yang dibedakan menjadi : 

a. Benda yang dapat dihabiskan

b. Benda yang tidak dapat dihabiskan, yaitu karena dipakai dapat menjadi habis.

2. Benda tidak bergerak.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan membedakan macam-macam benda menjadi:

1. Benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud

2. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak

3. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis

4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Benda yang masih aka nada dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Benda yang aka nada absolut, yaitu benda yang pada saat itu sama sekali belum ada, misalnya: hasil panen pada musim panen yang akan dating

b. Benda yang aka nada relative, yaitu benda yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang tertentu belum ada. Misalnya barang-barang yang sudah dibeli namun belum diserahkan.

5. Benda dalam perdagangan dan benda yang diluar perdagangan.

6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Diskusi dalam kelas

Diskusi Materi 7 pada 12 April 2018

1.    Siti Aminatus Sa’diah 160321100055

“Jelaskan tentang dasar-dasar pemberian kredit!”

Jawab : 5C + 1

a.    Character; tentang bagaimana perilaku dari kreditur

b.    Collateral; jaminan fisik, terdapat harta yang dijadikan jaminan atas kredit yang dilakukan.

c.    Capital; sumber modal usaha yang akan dijadikan sebagai input usaha dalam melunasi kreditnya.

d.    Condition; kondisi yang dimaksud adalah kondisi perekonomian saat itu pada sektor usaha debitur.

e.    Capacity; kemampuan kreditur dalam melunasi kredit.

f.     Constraint; penilaian hambatan dari lingkungan, seperti budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan sesorang melakukan bisnis di suatu tempat.

2.    Vika Ayu W 160321100054

“Apa tujuan dan manfaat kredit?”

Jawab:

a.    Mendapatkan bunga bank

b.    Membantu usaha nasabah

c.    Membantu pemerintahan. Terjadi pembangunan di berbagai sektor

d.    Meningkatkan usaha sektor produksi

e.    BANK mendapatkan bunga dari debitur

f.     Memacu pertumbuhan ekonomi secara umum

(Vika) Mengapa pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui perkreditan? (Ami) meninjau dari adanya kebijakan fiskal, bank akan membayarkan sejumlah pajak untuk negara atas jumlah interest operasional dalam bank. Semakin besar bunga yang didapatkan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang diterima pemerintah untuk pembangunan.

3.    Meilinda Sari 160321100007

“ Sebutkan dan jelaskan macam-macam jaminan kebendaan!”

Jawab:

a.    Gadai

Hak yang diperoleh debitur atas suatu barang milik orang lain yang dijadikan jaminan atas kredit. Diatur dlam pasal 1150 KUH Perdata. Penguasaan secara fisik.

b.    Hepotic

Hak kebendaan atas benda tak bergerak.

c.    Hak tanggungan

Hak atas tanggunan yang dibebankan yang diatur dengan per-UU no 4 th 1996. Berkaitan dengan harta berupa tanah.

d.    Sistem resi gudang

Penerbitan dan penyelesaian kredit perdagangan. Tidak mengubah banguna  hukum atas lembaga yang telah ada. Resi gudang merupakan lembaga penjamin hutang di luar lemba-lembaga di atas. Hal ini diatur dalam UU No 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, UU No 9 tahun 2011 tentang perubahan UU No 9 tshun 2006, PP No 36 tahun 2007, dan Permendagri No 25 tahun 2007).

e.    Fiducia

Keterikatan secara perdata. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Tidak dibebani dengan hak tanggungan, hopotej, dan gadai. Memindahkan kepemilikan, namun fisik benda tetap berada pada pemilik benda.

f.     Cessie

Pembuatan akta piutang berupa otentik maupun di bawah tangan. Diatur dalam pasal 613 KUH Perdata.

4.    Qutsiati Utami 160321100028

“Apabila Uut ingin melakukan kredit kepada Fira, namun Fira menetapkan syarat agar dia juga diuntungkan. Hal demikian termasuk dalam kredit apa?”

Jawab: hal demikian termasuk dalam perjanjian kredit berfungsi.

5.    Uci Nurul Hidayati 160321100009

“Jenis perjanjian apakah yang diterapkan dalam perbankan?”

Jawab:

a.    Perjanjian kredit di bawah tangan

Antara kreditur dan debitur saja

b.    Perjanjian notaril

Perjanjian melibatkan notaris

6.    M. Wahyu Firdaus 160321100059

“Apakah ada aturan yang mengatur tentang bunga bank dalam perkreditan?”

Jawab: telah diatur pada pasal 1 No 11 UU tahun 1998

DAFTAR PUSTAKA

Djudahaendah Hasan, “Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Peroranagan”. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11.

Kansil, C.S.T, Prof, Drs, S.H. dan Christine S.T.Kansil, S.H, M.H, Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata) Cetakan Ketiga (edisi revisi). Jakarta.PT Pradnya Paramita.

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni Bandung.

Tan Kamello, Sri Kuliah Kapita Slecta Hukum Perdana tanggal 09-10-2002.

Subekti, R, Prof, S.H dan Tjitrosudibio, R. 2001.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan ke-31. Jakarta. PT.Pradnya Paramita.